Categories
Politics Trade

Pandemi dan Politik Dagang

Pandemi Covid-19 telah memaksa sistem negara bangsa (nation states) bereksperimen menjaga titik keseimbangan kebijakan agar kesehatan dan ekonomi tetap berjalan beriringan. Sejumlah negara terlihat mulai beranjak pada pemulihan ekonomi setelah kurva penyebaran berhasil melantai. Di sisi lain, sejumlah negara lain saat ini justru masih berjuang dalam ketidakpastian menekan penyebaran.

Di bidang ekonomi, eksperimen kebijakan akibat pandemi Covid-19 juga mencakup respons negara dalam mengelola perdagangan global. Negara dihadapkan pada dua pilihan: menguatkan proteksionisme, atau terus membuka keran liberalisasi pasar. Beberapa pertanyaan penting muncul: Bagaimana dampak pandemi terhadap perdagangan global? Apakah pandemi telah mengubah arah politik dagang dunia? Bagaimana dengan respons negara-negara di kawasan Asia Tenggara?

Mengantisipasi deglobalisasi

Di atas kertas, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan volume perdagangan barang dari 13% hingga 32% sepanjang tahun 2020 (Azevêdo, 2020). Semua kawasan dipastikan harus menghadapi penurunan dua digit pada volume perdagangan, dengan dampak terburuk dirasakan oleh ekspor dari kawasan Asia dan Amerika Utara. Tren ini juga ditengarai dirasakan lebih buruk oleh industri dengan rantai produksi yang lebih kompleks, seperti elektronik dan otomotif. Demikian halnya dengan sektor jasa yang turut terdampak serius akibat pembatasan mobilitas berskala besar, dirasakan terutama oleh sektor pariwisata, transportasi, dan logistik.

Disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini memunculkan tren global jangka panjang yang patut dimitigasi. Apalagi, kondisi perdagangan global sebelum pandemi tidak sepenuhnya menunjukkan bebas dari masalah. Penurunan volume perdagangan berpotensi mendorong terjadinya perubahan pada rantai pasokan global yang selama ini berpusat di Tiongkok. Hal ini semakin mengakselerasi fenomena deglobalisasi yang selama beberapa tahun terakhir telah berlangsung. Sebelum pandemi terjadi, dua per tiga perusahaan multinasional (PMN) dari kawasan Amerika Utara telah mulai menarik sebagian rantai pasokan mereka dari Tiongkok. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh sekitar 50% PMN di kawasan Asia Pasifik, di mana mereka mulai memindahkan rantai pasokan mereka ke negara yang lebih dekat dengan pasar yang mereka miliki (Platt et al., 2020, p. 6).

Dalam narasi politik global, fenomena deglobalisasi ini juga terindikasi kuat dari terpilihnya pemimpin populis dengan jargon nasionalisme ekonomi di berbagai negara, baik Filipina, Brazil, hingga Amerika Serikat (AS). Populisme tersebut menjadi sebab munculnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan memantik gejala polarisasi atau decoupling, yaitu terpisahnya AS dan Tiongkok sebagai dua kekuatan ekonomi dunia. Perang dagang AS tidak hanya digencarkan terhadap Tiongkok, namun juga ditujukan kepada sekutu dekat AS dan mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko (Alden, 2020). Fenomena ini akan semakin menguatkan aspirasi proteksionisme dan menjauhkan tatanan global dari terwujudnya perdagangan yang bebas dari hambatan.

Menerka arah politik dagang

Selain deglobalisasi dan polarisasi, pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan daya beli. Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada negara tertentu, melainkan menjadi fenomena global yang menyebar secara menyeluruh di hampir semua negara. Lebih jauh, untuk dapat bertahan, seluruh dampak tersebut mengharuskan negara meninjau kembali strategi diplomasi perdagangan yang selama ini diterapkan.

Di tengah ketidakpastian yang begitu tinggi, keputusan mengandalkan perdagangan melalui jalur multilateral tidak menjadi bagian dari solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sekilas, diplomasi dagang multilateral memang menjanjikan pasar yang besar. Namun, negosiasi dan implementasi di dalamnya cenderung lambat, sukar, dan susah diukur. Negosiasi Putaran Doha oleh World Trade Organization (WTO) yang belum tuntas sampai saat ini, misalnya, menjadi salah satu bukti yang dimaksud.

Kecenderungan serupa juga terlihat dari negosiasi dagang regional yang tidak kokoh. Sebut saja, Trans-Pacific Partnership (TPP) yang kehilangan gaungnya setelah AS menarik diri dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini sejak awal tidak dilihat dari kalkulasi ekonomi, melainkan sebagai upaya negara-negara kecil untuk meningkatkan pengaruh dalam pergaulan global dengan memikat negara adidaya (Cook, 2017, p. 3). Serupa namun tak sama, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditandatangani November 2020 lalu juga dipandang sebagai macan kertas. Komitmen liberalisasi sebatas berperan sebagai gimik RCEP, di mana kesepakatan dagang ini justru tidak membahas mengenai isu-isu penting perdagangan seperti subsidi pemerintah, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa antara negara dan penanam modal (Babones, 2020).

Ketidakpastian dalam mengukur hasil dari perjanjian perdagangan multilateral dan regional pada akhirnya membuat negara tidak memiliki pilihan apa pun selain memaksimalkan diplomasi dagang jalur bilateral. Pandemi Covid-19 akan menjadi pendorong kuat bagi negara untuk semakin pragmatis dan mengutamakan kanal bilateral dalam memetakan politik perdagangan. Meskipun tidak selalu menjanjikan keuntungan ekonomi, perjanjian perdagangan bilateral memiliki tingkat ketidakpastian yang paling kecil. Selain jaminan keamanan akses pasar, perjanjian perdagangan bilateral juga menawarkan manfaat non-ekonomi yang lebih terukur, serta berpotensi meningkatkan pengaruh dan posisi tawar negara dalam cakupan negosiasi perdagangan yang lebih luas (Capling, 2008, pp. 235–236).

Membaca Asia Tenggara

Sebagai kawasan dengan ketimpangan pembangunan tertinggi di dunia, pandemi Covid-19 telah memunculkan respons yang beragam di Asia Tenggara. Dalam konteks upaya pemulihan, kawasan Asia Tenggara memiliki jumlah paket stimulus fiskal sekitar 6,5% dari total PDB, sekilas terlihat jauh di atas persentase rerata negara berkembang (Ing, 2020). Namun, jumlah ini tidak terbagi rata di semua negara Asia Tenggara. Sebagian negara dengan cadangan fiskal besar seperti Singapura dan Malaysia mampu menyediakan paket stimulus hingga 20% dari total PDB. Jumlah ini berada di atas negara lainnya, seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia yang hanya memberi stimulus fiskal di bawah 10% dari total PDB (Zulkhibri & Sinay, 2020, p. 4).

Fenomena serupa juga terlihat dari ragam kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam memodifikasi tren perdagangan akibat pandemi. Modifikasi ini terlihat melalui kebijakan pembatasan ekspor maupun penghapusan tarif untuk memastikan terpenuhinya permintaan dalam negeri. Selama pandemi, negara-negara Asia Tenggara telah membuat 38 kebijakan perdagangan, terdiri atas 23 kebijakan pelonggaran, dan 15 kebijakan restriktif (Chandra et al., 2020, p. 5). Produk pangan, peralatan medis, dan obat-obatan menjadi target utama kebijakan restriktif melalui pembatasan ekspor guna menjamin pasokan dalam negeri. Meskipun bersifat sementara, tidak tertutup kemungkinan respons restriktif tersebut akan menjadi permanen jika persebaran virus Covid-19 gagal dikendalikan dalam waktu dekat.

Pendekatan kebijakan yang berbeda antarnegara dalam menekan persebaran virus Covid-19 dapat menjadi faktor risiko terjadinya gangguan konektivitas rantai pasokan di dalam kawasan Asia Tenggara. Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut, diperlukan langkah kolektif dan kepemimpinan politik yang proaktif di dalam kawasan. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat norma prosedural yang terbentuk di kawasan melalui ASEAN Way mengutamakan peran konsultasi dan konsensus (Chew, 2018, p. 104). Dengan modal tersebut, Asia Tenggara memiliki potensi untuk bekerja sama merumuskan tatanan perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang, meskipun perdagangan pascapandemi akan mengarah pada tren bilateralisasi.

Epilog

Pandemi Covid-19 telah menjadi pencelik mata bagi negara-negara untuk mengkaji kembali strategi dan diplomasi perdagangan yang selama ini diterapkan. Demikian halnya dalam memutuskan kanal perdagangan yang tepat, apakah mengutamakan luasnya pasar (multilateral dan regional), atau justru memprioritaskan akses pasar yang terjamin (bilateral).

Pandemi juga menggarisbawahi satu hal: negara cenderung mengutamakan pendekatan pragmatis dalam menghadapi ketidakpastian prospek perdagangan selama pandemi. Instrumen proteksi dan liberalisasi digunakan tidak lebih sebagai strategi untuk menghadirkan jaminan dan rasa aman di dalam negeri.

Sangat diharapkan, pendekatan negara dalam menata kembali kebijakan perdagangan pascapandemi juga mempertimbangkan perspektif politik. Karena tanpa perspektif politik, tatanan perdagangan global yang kokoh muskil terwujud.

Referensi

Alden, E. (2020, August 18). Trump’s Trade Wars, and Now COVID-19, Are Unraveling Trade as We Know It. World Politics Review. https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28998/the-trump-trade-wars-and-now-covid-19-are-unraveling-trade-as-we-know-it

Azevêdo, R. (2020, April 8). Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

Babones, S. (2020, December 2). Cutting Through the Hype on Asia’s New Trade Deal. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2020/12/02/trade-china-asia-rcep-tpp/

Capling, A. (2008). Australia’s trade policy dilemmas. Australian Journal of International Affairs, 62(2), 229–244. https://doi.org/10.1080/10357710802060576

Chandra, A. C., Mujahid, I., & Mahyassari, R. K. (2020). Trade Measures in the Time of COVID-19: The Case of ASEAN. ASEAN Policy Brief, 3, 12.

Chew, S. C. (2018). The Southeast Asia Connection: Trade and Polities in the Eurasian World Economy, 500 BC–AD 500. Berghahn Books.

Cook, M. (2017). The TPP: Truths about Power Politics. ISEAS Yusof Ishak Institute Economics Working Paper, 2017–06, 19.

Ing, L. Y. (2020, October 7). Improving ASEAN COVID-19 response: Implementation key. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/07/improving-asean-covid-19-response-implementation-key.html

Platt, C. B., Sahu, V., Harris, E. S., Hodess, B., & Lopez, E. (2020). Global Equity Strategy: Tectonic shifts in global supply chains. 15.

Zulkhibri, M., & Sinay, J. B. (2020). Assessing ASEAN Economic Policy Responses in a Pandemic. ASEAN Policy Brief, 2, 13.

Artikel ini telah tayang di UII Business & Economics Insight, Edisi 1, November-Desember 2020: https://fecon.uii.ac.id/be-insights/