Categories
History Politics

Parpol, Kuasa, Negara

Selain memantik kontroversi publik, pengesahan UU Cipta Kerja di Indonesia pada mengajak kita merenung lebih dalam tentang peran negara dari sudut pandang global. Sejatinya, negara berperan untuk melakukan redistribusi kesejahteraan guna mempersempit ketimpangan kuasa antarkelas masyarakat. Kaum yang membutuhkan dibantu oleh kaum yang lebih mampu melalui mekanisme kebijakan yang dibuat oleh negara.

Berbeda dengan negara, korporasi atau pemilik modal adalah aktor yang secara sadar dan legal melakukan upaya untuk menghasilkan keuntungan. Menjadi absurd jika para pemilik modal, atau korporasi global tidak menempatkan keuntungan sebagai motif dan indikator kinerja utama mereka.

Sementara itu, sampai hari ini, negara masih dianggap sebagai aktor dengan daya paksa yang terkuat di antara yang lain. Di atas kertas, kebijakan yang dikeluarkan oleh negara muskil dilawan siapa pun, baik oleh aktor dalam maupun aktor luar negeri. Di saat yang sama, kebijakan negara juga seharusnya imun dari pengaruh kelompok bisnis mana pun, tanpa kecuali.

Persoalan kemudian muncul saat produk kebijakan negara mulai terlihat tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh, baik tersirat maupun tersurat. Atas nama pertumbuhan ekonomi, negara tidak jarang melakukan relaksasi kebijakan dengan memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi para pemilik modal. Preferensi kebijakan semacam ini di beberapa negara tidak hanya muncul musiman, seperti kita menyoroti UU Cipta Kerja.

Pada sejumlah negara, corak kebijakan relasi industri bahkan telah mengakar sampai di tingkat landasan ideologi partai politik. Dengan kata lain, popularitas partai politik ditentukan oleh corak kebijakan yang diusung dan ideologi partai yang mendasarinya.

Dinamika relasi buruh dan pemilik modal di Australia bisa menjadi contoh. Polaritas kedua aktor terwakilkan oleh Partai Buruh dan Partai Liberal. Sepanjang perjalanan politik Australia, Partai Liberal dikenal dengan kebijakan yang proaktif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keleluasaan dunia bisnis, yang otomatis menempatkan kepentingan buruh sebagai tujuan sekunder.

Prioritas kebijakan ini dilakukan secara terbuka, terstruktur, dan persuasif. Tidak jarang, Partai Liberal harus mempertaruhkan popularitas politik demi merealisasikan kebijakannya. Salah satu contoh terkini, pada tahun 2016, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Partai Liberal mengusulkan pembentukan Australian Building and Construction Commission (ABCC) untuk mengawasi hubungan industrial yang dinilai condong pada perlindungan kepentingan pemilik modal. Pendirian lembaga ini sempat berhasil dihalangi oleh Partai Buruh melalui parlemen. Untuk menghadapinya, Turnbull memilih menyelenggarakan pemilu lebih awal guna meruntuhkan blokade Partai Buruh di Senat. Akhirnya, Turnbull kembali menang, dan ABCC berhasil didirikan.

Hal serupa juga terjadi di Inggris. Partai politik berdiri sebagai wujud artikulasi politik kelompok ekonomi. Partai Buruh di Inggris berdiri sebagai representasi kepentingan kaum pekerja urban sejak abad ke-19. Sejalan dengan ideologi demokrasi sosial yang diusung, Partai Buruh selalu menjadi oposan terhadap kebijakan yang tidak memihak kepentingan serikat buruh.

Lain cerita di Indonesia. Agaknya, partai politik yang dibentuk berdasar pada representasi kelompok/kelas ekonomi susah diterima masyarakat kita. Selama periode reformasi, Partai Buruh, misalnya, selalu tampil sebagai partai minoritas dan bahkan gagal sebagai peserta pemilu 2014 dan 2019. Menariknya, popularitas dan dukungan politik di Indonesia justru berhasil diraih saat partai politik berdiri dengan dasar identitas agama, afiliasi organisasi masyarakat, atau sokongan patron/kotokohan seseorang.

Melihat popularitas partai politik di Indonesia tersebut, perjuangan menciptakan relasi buruh dan pemilik modal yang sehat dan setara adalah jalan panjang yang mendaki. Selama masyarakat kita masih puas dengan hidangan politik identitas dan pesona para tokoh politik, selama itu pula isu hubungan industrial hanya berpotensi menjadi komoditas politik musiman, bukan menjadi prioritas kebijakan yang berkelanjutan.

Tidak adanya perbedaan ideologis antarpartai politik di Indonesia membuat hampir semuanya memiliki klaim sebagai partai nasionalis dan religius. Dengan profil tersebut, sulit bagi masyarakat kita untuk mengetahui dengan saksama bagaimana orientasi dan prioritas kebijakan partai politik terhadap isu hubungan industrial.

Tentunya, protes masyarakat sipil terhadap pengesahan UU Cipta Kerja wajib disyukuri sebagai indikasi bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup. Rencana menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi juga harus diapresiasi sebagai upaya konstitusional dalam bernegara. Namun, perlu diingat bahwa sejatinya berbagai protes tersebut adalah reaksi yang terpantik di tingkat hilir dalam sistem politik Indonesia.

Dengan kata lain, banyak persoalan hulu yang perlu ikut dipikirkan untuk menjamin bahwa negara tetap seimbang dalam mengelola hubungan buruh dengan pemilik modal. Persoalan tersebut beberapa di antaranya mencakup proses artikulasi kepentingan partai politik, transparansi hubungan pemerintah dengan kelompok bisnis, dan optimalisasi peran serikat buruh.

Ekonomi yang kuat harus ditopang dengan hubungan industrial yang sehat. Agar peran negara dalam mengupayakan redistribusi kesejahteraan tetap terjaga, Indonesia tidak harus menjadi Australia atau Inggris. Langkah kecil yang perlu kita lakukan dapat dimulai dari menarik diri dari ketertarikan menanggapi muslihat politik identitas yang selama ini lebih sering muncul di media sosial dan justru akan membocorkan lebih banyak energi.

Tulisan ini tayang di Republika, 9 Oktober 2020: https://www.republika.id/posts/10789/parpol-kuasa-dan-negara